|
Tentang seputar kelamin itu kini jadi barang publik
Ada fenomena menarik dalam buana keindonesiaan kita belakangan ini. Masalah seputar nafsu primitif manusia kini menjadi konsumsi publik yang dapat disimak dengan mudah dan murah. Kemudahan akses ini ujung-ujungnya merubah kelasnya yang elit tabu menjadi tontonan menghibur bagi siapa saja. Kata elit di sini merujuk pada budaya ketimuran yang mengharuskan pelakunya berada dalam lembaga pernikahan dan tabu karena terkait seputar urusan kelamin. Kemajuan teknologi tampaknya berperan besar sehingga masyarakat bisa dengan gampang mengakses barang tabu tersebut, meskipun tak layak jadi kambing hitam. Dipicu penampikan kedatangan artis jepang Miyabi dan publikasi dakwaan cabul oleh jaksa dalam kasus dengan terdakwa mantan Ketua KPK Antasasri Azhar, isu tentang percabulan menjadi semakin populer di kalangan orang ramai setelah era goyang dangdut erotis, video mesum para anggota dewan, dan kelakuan mesum artis-artis kita yang marak beredar di internet.
Ada perubahan karakter masayrakat dalam menyingkapi hal mesum ini. Jika era 80 sampai 90-an masyarakat hanya bisa menikmati hal mesum ini di bioskop dengan sejumlah ongkos tertentu, kini cukup dengan koneksi internet yang murah bahkan gratis jika menggunakan jaringan di kantor, berbagai tayangan mesum itu bisa didapat dan dinikmati. Lebih tragis lagi lembaga peradilan pun turut memberikan contoh kurang layak ketika Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Antasari dengan gamblang bercerita tentang kemesuman Antasari menggerayangi Rani Juliani. Lagi-lagi masyarakat bisa mengakses dengan gratis tontonan yang menghadirkan imajinasi tabu ini hanya dengan duduk di depan televisi. Mudahnya akses terhadap hal mesum ini berdampak bertambah luasnya rentang publik dalam mendapatkannya.
Ketika orang kesulitan mencari tontonan cabul, meminjam istilah E, Savas barang ini masuk kategori private goods karena tidak semua orang bisa menikmati dan sifatnya yang infeasable. Private Goods mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya. Sementara saat pemberitaan Miyabi dengan latar belakang karir film porno beserta videonya dapat diakses gratis di berbagai media, hal cabul ini berubah julukan menjadi public goods. Meskipun teori Savas mennyertakan publik good sebagai ranah pemerintah/negara untuk menyediakan, namun kasus Miyabi yang sampai merepotkan petinggi kebudayaan dan pariwisata meneguhkan bahwa negara sudah terlibat dalam urusan ini. Kondisi ini diperkuat dengan lembaga negara yang mengurusi keadilan turut mencabulkan sebuah kasus pembunuhan. Tidak sepatutnya jaksa bercabul-cabul dalam dakwaannya kepada Antasari, karena lewat pemberitaan yang disebar luas, masyarakat justru akan semakin maklum dengan hal-hal cabul bahkan melegitimasi pemerintah/negara memberikan restu kepada hal-hal mesum.
Dan tentu kita tidak berharap lebih jauh dengan adanya sebuah lembaga resmi pemerintah dengan fungsi pelayanan menyuplai barang-barang cabul untuk rakyatnya hanya karena hal-hal mesum sudah menjadi barang publik dan dinanti-nanti oleh masyarakat. Yang perlu diharapkan dari pemerintah/negara adalah memberikan sebuah karakter kepada masyarakat bahwa hal-hal mesum tidak memberikan konstribusi positif bahkan merugikan. Tentu cara-cara melakukannya harusnya tidak seperti proganda-proganda orde-orde yang telah lalu. Hal mesum yang sifatnya menghibur itu, terlebih penyebarannya yang sudah sedemikian luas menuntut cara-cara cerdik dan lihai. Tentang langkah konkretnya kita pikir banyak lembaga di negeri ini yang lebih kompeten. Menangkal percabulan menjadi sangat penting bagi sebuah negara agar anak-anak generasi penerusnya tidak menghabiskan waktu bermasturbasi akibat gempuran tontonan cabul. Bahkan seruannya sejak tahun 1965 sudah berkumandang baik oleh orang bertato palu arit maupun yang berjenggot berpeci.
Derajat Miyabi dan cerita cabut jaksa penuntut umum harus dikembalikan ke derajat semula, menjadi benda yang infeasible dan dibandrol derajat ke-tabu-an yang setimpal.
|
