Debat calon presiden putaran pertama yang mengusung tema 'Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Penegakan Supremasi
Hukum dan HAM' digelar Kamis malam di Studio 1 Trans TV, Jakarta. Debat yang
terbagi dalam tiga sesi dan menghadirkan ketiga capres, Megawati
Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Muhammad Jusuf Kalla
dibuka dengan sambutan ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, dipandu oleh
Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina.
Sesi pertama debat
diisi dengan penyampaian strategi dan visi ketiga capres terkait upaya
menciptakan good and clean governance dan law enforcement
berturut-turut dari capres nomor urut satu, Megawati, SBY, dan terakhir
capres no urut tiga, JK.
Megawati menitikberatkan pada nation
character building yang terwujud dalam sikap mental para aparatur
negara dalam menjalankan tugas untuk bisa mencapai pemerintahan yang
baik. Sementara SBY memandang penegakan HAM menjadi salah satu kata
kunci yang harus menjadi tugas bersama ketika good and clean governance
ingin diwujudkan. Hal agak berbeda disampaikan JK menanggapi sodoran
tema tersebut dengan mengemukakan keharusan adanya sebuah target baik
dari segi waktu, pencapaian, dan performance dalam tubuh birokrasi.
Setelah
masing-masing capres selama 10 Menit menyampaikan visinya, moderator
kemudian mengemukakan pertanyaan seputar Undang-Undang tentang Tindak
Pidana Korupsi sampai sampai saat ini belum juga rampung pembahasannya
oleh DPR. SBY yang mendapat giliran pertama mengatakan akan
mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) jika sampai batas waktu September 2009 Undang-undang yang
dimaksud belum juga disahkan. JK melanjutkan dengan komentar senada
mengingat posisinya yang masih berstatus Wapres incumbent. Giliran
terakhir Megawati lebig cenderung untuk menggunakan Undang-undang yang
sudah ada dalam mengadili tindak pidana korupsi ini.
Pertanyaan
berikutnya tentang alutsista TNI yang kondisinya lemah dengan banyaknya
kecelakaan peawat yang terjadi sementara situasi hubungan dengan negara
tetangga memanas ditanggapi beragam oleh ketika Capres. Revitalisasi
serta pemberdayaan Pindad dalam pembuatan salah satu Alutsista menjadi
jawaban JK dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
Megawati sendiri juga senada dengan jawaban JK terkait revitalisasi
dengan menghitung ulang Alutsista mana saja yang masih layak pakai
serta kedepannya akan memfokuskan pada penganggaran TNI. Sedangkan SBY
mengemukakan bahwa ada jarak antara porsi anggaran pertahanan ideal
sebesar Rp. 120 Triliun dengan anggaran yang ada sekarang sebesar Rp.
35 Triliun. Porsi anggaran menurut SBY akan terus ditingkatkan dengan
bertahap dengan tetap mengutamakan kebutuhan operasional dan menunda
pemenuhan Alutsista canggih seperti kapal selam dan pesawat tempur.
Bencana
alam dan bencana industri dengan contoh kasus Lumpur Lapindo juga
disodorkan oleh moderator untuk ditanggapi oleh tiga orang Capres.
Megawati mengingatkan akan pentingnya leadership serta upaya
penyelamatan berupa relokasi para korban lumpur Lapindo dan persoalan
yang mempunyai unsur hukum harus dibawa dalam ranah hukum untuk
menyelesaikannya. JK menyambung dengan melihat ke akar permasalahan
bencana Lumpur Lapindo yang meliputi semburannya itu sendiri, akibat,
dan infrastruktur ekonomi yang terkena dampaknya. Sebagai pemungkas
pertanyaan di sesi dua ini, SBY berujar akan mereview langkah-langkah
yang telah diambil terkait bencana Lumpur Lapindo dengan tetap berusaha
mencari solusi atas luapan lumpur dan pemberian bantuan kepada korban
sesuai porsinya antara pemerintah dan pihak Lapindo Brantas.
Memasuki
segmen terakhir debat, pertanyaan tentang pungutan liar dan masalah TKI
menjadi ajang saling melempar komentar diantara ketiga Capres. Adanya
aturan yang jelas, kesejahteraan pegawai, dan mekanisme punishment bagi
pelakunya menjadi teori yang diajukan JK menjawab persolan ini.
Mengomentari teori ini, Megawati sependapat dan mengemukakan kembali
pentingnya mental aparatur negara. Komentar terakhir ditambahkan SBY
dengan menambahkan pentingnya menampung aduan dan keluhan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang diterimanya.
Ketika menyinggung
masalah TKI yang mendapat masalah ditempat dimana ia bekerja, Megawati
mengatakan bahwa akar permasalahan sebenarnya ada didalam negeri yang
kemudian menjadi tidak gampang ketika para TKI berangkat tidak sesuai
prosedur sehingga menjadi TKI ilegal. Sulitnya upaya melindungi para
TKI, terutama TKI ilegal semakin rumit karena berbenturan dengan
hubungan diplomatik kedua negara. Jawaban yang berbeda yang diharapkan
dari kedua capres menanggapi pernyataan Megawati ini ternyata tidak
muncul. Keduanya menyatakan setuju ddan sependapat terutama menyangkut
akar penyebab yang berada didalam negeri.
Acara yang berlangsung
kurang lebih dua jam ini selain dihadiri oleh para tokoh partai serta
tim sukses masing-masing, juga diikuti oleh para artis-artis yang
tampak serius mengikuti acara ini hingga berakhir.
